People Innovation Excellence
 

Menata Demokrasi Ke Depan [Bagian 1]

Oleh Prof. Dr. H. Faisal Afiff, Spec.Lic.

Secara konstitusional bangsa Indonesia telah berhasil memilih presiden baru ketujuh, setelah melewati proses demokrasi yang cukup alot, akhirnya KPU menetapkan pemenangnya. Sebagai bangsa yang tengah terus belajar untuk menyempurnakan demokrasi, tentu masih banyak kekurangan dari pelaksanaan pemilu tersebut yang perlu dibenahi. Namun bangsa ini patut bersyukur karena sekali lagi pelaksanaan pemilu telah berjalan dengan aman, meski masih menyisakan persoalan, kita optimis hal tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang sudah tersedia. Namun suatu hal terpenting adalah bagaimana secara bersama-sama kita dapat membangun dan memperkuat pilar-pilar demokrasi yang perlu kita perjuangkan kedalam suatu landasan yang kokoh.

Demokrasi berasal dari kata Yunani, “demo,” yang berarti orang. Pada kenyataannya dalam demokrasi terdapat orang-orang yang memegang kekuasaan baik di tingkat legislatif,yudakatif maupun eksekutif (trias-politika). Demokrasi adalah seperangkat prinsip dan praktek yang melindungi kebebasan manusia yang dalam hal ini adalah warga negara dengan melembagakan kebebasan. Demokrasi didasarkan atas prinsip-prinsip kekuasaan mayoritas, yang dibarengi dengan penghormatan atas hak-hak individu dan kelompok minoritas. Semua negara demokrasi, dengan tetap menghormati kehendak mayoritas, juga bertanggung jawab melindungi hak-hak dasar individu dan kelompok minoritas. Para pejuang demokrasi memahami bahwa salah satu fungsi utama mereka adalah melindungi hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara dan memeluk agama, hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum, dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengatur dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam negara demokrasi pemerintah berkewajiban melaksanakan penegakan hukum dan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum dan hak-hak mereka dilindungi oleh sistem hukum. Warga negara dalam demokrasi tidak hanya memiliki hak, namun mereka juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam sistem politik, yang pada gilirannya, melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan mereka. Masyarakat demokratis juga berkomitmenterhadapnilai-nilai toleransi, kerjasama, dan kompromi. Demokrasi juga mengakui tentang adanya konsensus yang memerlukan suatu kompromi serta menyadari bahwa hal tersebut tidak selalu dapat dicapai. Sebagaimana kata Mahatma Gandhi, “sikap intoleransi merupakan bentuk kekerasan dan hambatan bagi tumbuhnya semangat demokrasi sejati.”


Published at :
Leave Your Footprint

    Periksa Browser Anda

    Check Your Browser

    Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

    Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

    Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

    Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

    We're Moving Forward.

    This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

    If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

    Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

    1. Google Chrome
    2. Mozilla Firefox
    3. Opera
    4. Internet Explorer 9
    Close