People Innovation Excellence

Kebijakan Bisnis [Bagian 3]

Oleh Prof. Dr. H. Faisal Afiff, Spec.Lic.

Para pembuat kebijakan dalam organisasi bisa terdiri dari dewan direksi, komite manajemen atau para eksekutif, yang merintis proses pembentukan kebijakan secara hati-hati. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan harus terlibat dalam proses konsultasi. Disamping itu banyak informasi yang bisa diperoleh dengan mendengarkan pendapat orang lain, atau bisa melalui monitoring, survei dan penelitian. Peran pembuat kebijakan akan bertindak sebagai inisiator pengumpul informasi melalui konsultasi, survei dan penelitian, dan sekaligus mempromosikan apa saja tindakan yang disukai. Beberapa keterampilan yang diperlukan untuk memastikan pengembangan kebijakan yang efektif adalah:
• Mengumpulkan informasi statistik;
• Mengadakan dan memimpin forum debat dan diskusi;
• Menulis dokumen kebijakan dalam bahasa yang tepat tanpa menimbulkan ambiguitas (interpretasi ganda); dan
• Mencari informasi dari para ahli dari luar organisasi, mungkin termasuk dari aparat pemerintahan, akademisi dan lain sebagainya.
Sampai batas tertentu, keberhasilan dalam pengembangan kebijakan akan tergantung pada kemampuan kita untuk melakukan penelitian, misalnya dengan membandingkan berbagai contoh kebijakan, dan membahas isu-isu kebijakan dengan berbagai kalangan. Karenanya, kebijakan yang baik berasal dari hasil konsultasi yang luas dan diskusi yang mendalam.
Kebijakan tidak harus dilihat hanya sebagai seperangkat aturan belaka bagi sejumlah orang untuk diikuti. Baik pihak pemerintahan, organisasi bisnis dan bahkan individu dapat merumuskan kebijakan untuk kepentingan masa depan mereka. Suatu organisasi rekreatif misalnya, mungkin memiliki kebijakan untuk mendorong kegiatan rekreasi yang bersifat non-kompetitif. Kebijakan seperti itu akan menentukan masa depan organisasi, misalnya dengan melakukan pengaturan tentang keanggotaan suatu klub, jenis peristiwa yang akan diatur dan potensi pertumbuhan masa depan organisasi.
Berikut ini adalah proses yang disarankan untuk pengembangan suatu kebijakan. Terselenggaranya suatu konsultasi, survei dan penelitian merupakan
langkah kunci dalam proses ini. Artinya, suatu kebijakan yang sehat sebaiknya dibangun diatas hasil konsultasi yang baik dengan semua pihak yang akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu para pembuat kebijakan sebaiknya memperhatikan langkah-langkah dibawah ini dalam mengembangkan suatu kebijakan organisasi, yakni:
1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, isu dan fenomena yang diperlukan bagi pengembangan kebijakan. Dalam hal ini, suatu organisasi juga perlu mengetahui dan memahami tujuan dari kebijakan dan mengakui bahwa masalah, isu dan fenomena secara efektif dapat ditangani oleh kreasi atau modifikasi suatu kebijakan;
2. Menunjuk seseorang atau komite untuk mengkoordinasikan proses pengembangan kebijakan. Proses pengembangan kebijakan dapat berlangsung selama beberapa bulan, karenanya diperlukan seseorang atau suatu komite sebagai “mengemudi” proses perumusan kebijakan; dan
3. Menetapkan proses pengembangan kebijakan. Proses ini memerlukan konsultasi, survei dan penelitian beserta menuliskan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, seorang koordinator harus mengembangkan rencana tentang berbagai tugas yang perlu dilakukan, berkenaan dengan apa, siapa dan kapan.
Suatu langkah berikutnya juga perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan, yakni:
• Mempelajari dokumen kebijakan yang dibuat oleh organisasi lain tentang topik yang sama;
• Mencermati bahan, debat atau diskusi melalui internet atau media sosial lainnya;
• Melakukan pertemuan dengan staf dan pihak lain yang berpengalaman;
• Membaca risalah rapat komite manajemen jika diijinkan;
• Membaca dokumen lain seperti laporan tahunan atau laporan peristiwa lainnya;
• Membaca majalah dan jurnal industri; dan
• Mencari nasihat dari para pakar dan praktisi hukum.
Disamping itu, perlu disiapkan “makalah diskusi” untuk menjelaskan dan membahas sifat dari suatu masalah, isu dan fenomena, dan sekaligus meringkas informasi yang dihasilkan dari survei dan penelitian serta menyarankan sejumlah pilihan kebijakan. Makalah diskusi akan menjadi alat penting dalam proses konsultasi.
Dengan beredarnya kertas atau makalah diskusi untuk semua pemangku kepentingan merupakan langkah awal yang baik dalam proses konsultasi. Koordinator juga perlu menelepon para stakeholders dan mengirim pemberitahuan untuk mengingatkan mereka agar membaca makalah diskusi.
Langkah ini penting untuk mendapatkan sebanyak mungkin masukan dari para stakeholders atau para pemangku kepentingan. Pembahasan dapat dilakukan melalui suatu workshop, pertemuan terbuka, memanfaatkan situs web atau pertemuan individual tatap muka. Untuk menghasilkan konsultasi menyeluruh tentunya dibutuhkan waktu sampai beberapa bulan.


Published at :
Leave Your Footprint

    Periksa Browser Anda

    Check Your Browser

    Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

    Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

    Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

    Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

    We're Moving Forward.

    This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

    If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

    Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

    1. Google Chrome
    2. Mozilla Firefox
    3. Opera
    4. Internet Explorer 9
    Close