People Innovation Excellence

Kebijakan Bisnis [Bagian 5]

Oleh Prof. Dr. H. Faisal Afiff, Spec.Lic.

Suatu tujuan dari kebijakan akan menggambarkan berbagai hasil yang diinginkan atau apa yang ingin dicapai dengan diterapkannya suatu kebijakan tertentu. Contohnya adalah, jika kita telah mengembangkan suatu kebijakan dalam mengemudi kendaraan bagi diri sendiri, maka prinsip utama yang mendukung adalah keselamatan diri kita sendiri dalam mengemudi kendaraan. Namun demikian, bisa saja, suatu kebijakan memiliki beberapa tujuan yang belum tentu langsung berhubungan dengan prinsip yang mendasarinya. Misalnya prinsip-prinsip keselamatan dalam mengemudi tertuang pada kebijakan mengemudi yang memiliki tujuan sebagai berikut:
• Tujuan 1: Meminimalkan risiko cedera dan kerusakan;
• Tujuan 2: Memelihara catatan (track record) mengemudi yang baik;
• Tujuan 3: Meraih premi asuransi yang rendah; dan
• Tujuan 4: Menjaga biaya perbaikan dan pemeliharaan yang rendah.
Setiap kebijakan yang tertulis sebaiknya memiliki tujuan yang terukur, misalnya kita mengembangkan suatu parameter atau tolok ukur sebagai patokan bahwa ke 4 tujuan tersebut telah berhasil dicapai. Oleh karena itu tujuan dari suatu kebijakan dibuat dalam pedoman tertulis yang terkandung dalam kebijakan tersebut guna membantu para pekerja memahami apa yang patut mereka lakukan dan mereka patuhi.
Namun demikian, jika kita dibebani wewenang dan tanggung jawab untuk mengembangkan suatu kebijakan, maka hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa kebijakan yang kita tulis akan dibatasi oleh kebijakan diatasnya, hukum dan peraturan organisasi induk, atau organisasi payung, pihak regulator, harapan stakeholders, kebijakan pemerintah dan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Itulah sebabnya mengapa konsultasi yang luas merupakan suatu kunci untuk perumusan suatu kebijakan yang sukses.
Dengan kata lain, organisasi kita tidak beroperasi dalam ruang hampa semata, melainkan berada dalam ruang berbagai kebijakan, yaitu suatu ruang kebijakan yang tumpang tindih dengan banyak ruang kebijakan organisasi lain,
yaitu dengan siapa kita harus bertetangga dengan damai, sebagaimana digambarkan oleh Rowland dan Fasano, (1991) berikut ini.
Suatu perumusan kebijakan akan mempertimbangkan banyak bidang kebijakan lainnya dan peraturan pemerintah. Selanjutnya suatu organisasi yang tidak merumuskan kebijakan adalah suatu organisasi tanpa kendali. Suatu kebijakan organisasi mungkin dapat bertentangan dengan peraturan pemerintah, atau gagal dalam memenuhi harapan stakeholders atau komunitas, sehingga urung memperoleh dana bantuan dari pihak mereka.


Published at :
Leave Your Footprint

    Periksa Browser Anda

    Check Your Browser

    Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

    Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

    Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

    Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

    We're Moving Forward.

    This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

    If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

    Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

    1. Google Chrome
    2. Mozilla Firefox
    3. Opera
    4. Internet Explorer 9
    Close