People Innovation Excellence

Freeport dan Kesenjangan

  1. Freeport Indonesia (PTFI) adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PTFI merupakan penghasil terbesar konsentrat tembaga dari bijih mineral yang juga mengandung emas dalam jumlah yang berarti. PTFI tidak hanya mendukung kebutuhan ekonomi tetapi juga mendukung kebutuhan sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak mengganggu kesinambungan kehidupan generasi di masa akan datang.

Awal berdirinya PT Freeport Indonesia (PTFI) bermula saat seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company; Forbes Wilson, melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca sebuah laporan tentang ditemukannya Ertsberg (Gunung Bijih), sebuah cadangan mineral, oleh seorang geolog Belanda; Jean Jacques Dozy, pada tahun 1936.

Setelah ditandatanganinya Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia bulan April 1967, PTFI memulai kegiatan eksplorasi di Ertsberg pada Desember 1967. Konstruksi skala besar dimulai bulan Mei 1970, dilanjutkan dengan ekspor perdana konsentrat tembaga pada bulan Desember 1972.

Setelah para geolog menemukan cadangan kelas dunia Grasberg pada tahun 1988, operasi PTFI menjadi salah satu proyek tambang tembaga/emas terbesar di dunia. Di akhir tahun 1991, Kontrak Karya kedua ditandatangani dan PTFI diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya selama 45 tahun.

PTFI merupakan salah satu pembayar pajak terbesar bagi Negara Indonesia. Sejak tahun 1991 sampai tahun 2014, manfaat langsung dari operasi perusahaan terhadap Indonesia dalam bentuk dividen, royalti dan pajak mencapai sekitar 1,5 miliar dolar AS. Selain itu, PTFI juga telah memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk upah, gaji dan tunjangan, reinvestasi dalam negeri, pembelian barang dan jasa, serta pembangunan daerah dan donasi mencapai sekitar 29,5 miliar dolar AS. PTFI memiliki cadangan terbukti 2,52 miliar ton bijih diantaranya: 0,97 gram/ton tembaga, 0,83 gram/ton emas, 4,13 gram/ton perak.

Dalam operasi pertambangan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proposional dengan potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah pertambangan tersebut. Padahal bargaining position pemerintah Indonesia terhadap Freeport sangatlah tinggi, karena cadangan mineral tambang yang dimiliki Indonesia di wilayah pertambangan Papua sangat besar bahkan terbesar di dunia.

Dengan kondisi cadangan yang besar, Freepot memiliki jaminan atas future earning. Apalagi, bila ditambah dengan kenyataan bahwa biaya produksi yang harus dikeluarkan relatif rendah karena karakteristik tambang yang open pit. Demikian pula emas yang semula hanya merupakan by-product, dibanding tembaga, telah berubah menjadi salah satu hasil utama pertambangan.

Mengapa profit ke amerika bisa jauh lebih besar daripada ke Indonesia?

  1. Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan kata lain, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia.
  2. Dalam kontrak tidak ada kewajiban mengenai lingkungan hidup, karena pada waktu penandatanganan KK pada tahun 1967 di Indonesia belum ada UU tentang Lingkungan Hidup. Sebagai contoh, akibat belum adanya ketentuan tentang lingkungan hidup ini, sejak dari awal Freeport telah membuang tailing ke Sungai Aikwa sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.
  3. Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN.
  4. Tidak sesuainya struktur pajak maupun tarif pajak yang diberlakukan dalam KK I dirasakan sebagai pelanggaran terhadap keadilan, baik terhadap perusahaan lain, maupun terhadap Daerah. Freeport pada waktu itu tidak wajib membayar selain PBB juga, land rent, bea balik nama kendaraan, dan lain-lain pajak yang menjadi pemasukan bagi Daerah.
  5. Tidak ada kewajiban bagi Freeport untuk melakukan community development. Akibatnya, keberadaan Freeport di Irian Jaya tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap masyarakat setempat. Pada waktu itu, pertambangan tembaga di Pulau Bougenville harus dihentikan operasinya karena gejolak sosial.
  6. Freeport diberikan kebebasan dalam pengaturan manajemen dan operasi, serta kebebasan dalam transaksi dalam devisa asing. Freeport juga memperoleh kelonggaran fiskal, antara lain: tax holiday selama 3 tahun pertama setelah mulai produksi. Untuk tahun berikutnya selama 7 tahun, Freeport hanya dikenakan pajak sebesar 35%. Setelah itu pajak yang dikenakan meningkat menjadi sekitar 41,75%. Freeport juga dibebaskan dari segala jenis pajak lainnya dan dari pembayaran royalti atas penjualan tembaga dan emas kecuali pajak penjualannya hanya 5%.

Kontrak karya PT Freeport Indonesia sangat merugikan negara berupa triliunan rupiah setiap tahunnya dan merugikan negara karena tidak mau menaati UU yang berlaku di undang-undang yaitu UU no. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batu bara karena Menurut Direktur dan CEO Freeport Indonesia, Armando Mahler, menyatakan bahwa kontrak pertambangan yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah Indonesia sudah cukup adil bagi semua pihak. Jelas ini menginjak-injak kedaulatan Indonesia. Karena Indonesia tidak dapat membatalkan kontrak karya PT Freeport Indonesia ini, maka Pemerintah RI memberikan lima syarat kepada Freeport agar dapat memperpanjang kontraknya di Indonesia.

  1. Membayar royalti lebih tinggi. Royalti tembaga dari 3,5 menjadi 4 persen, royalti emas dari 1 menjadi 3,75 persen, dan royalti perak dari 1 menjadi 3,25 persen.
  2. Freeport harus bertanggung jawab atas limbah hasil eksplorasi tambang mineral di Gunung Bijih, Mimika, Papua Barat.
  3. Freeport harus melaksanakan ketentuan divestasi dengan melepas saham mayoritas ke Indonesia.
  4. Freeport harus membangun pabrik pemurnian mineral (smelter).
  5. Freeport harus memperbaiki lingkungan yang rusak akibat aksi penambangan masif.

Terkait upaya Freeport memperpanjang kontraknya di Indonesia inilah perkara ketua DPR Setya Novanto muncul dan sedang di tangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

Seharusnya, sebagai Negara yang besar, Indonesia tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial seperti pajak, dividen dan pembagian royalti yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan masalah SDA yang semakin lama semakin menipis. Oleh sebab itu, penegasan kebijakan dan peraturan harus dilakukan. dan yang lebih tepatnya mulai memikirkan langkah- langkah yang dapat diambil agar pada akhirnya Freeport mampu berada dalam pengawasan Pemerintah Indonesia.

Langkah- langkah itu dapat berupa membentuk BUMN baru khusus menangani pengelolaan Freeport seperti yang tejadi pada PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang dibentuk BUMN khusus untuk menanganinya, Mendapat penyertaan modal negara atau dapat juga mendapat modal melalui peminjaman perbankan, dll

  • Kontrak Karya antara Indonesia dengan Freeport Sulphur Company sangat lah merugikan Indonesia. Meskipun PT. Freeport Indonesia memberi manfaat langsung dari operasi perusahaan terhadap Indonesia dalam bentuk dividen, royalti dan pajak dimana Freeport merupakan pembayar pajak terbesar kepada Indonesia, serta Freeport yang mampu menyerap Tenaga kerja swasta terbanyak di Papua namun hal itu sangatlah tidak seimbang dengan apa yang diperoleh Indonesia. Dari Jumlah royalti yang diperoleh hanya 1% – 3,5%, Negara tidak memiliki control sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan, kerusakan lingkungan akibat kegiatan oprasional, dll.
  • Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Ekonomi Mikro
  • Pemecahan masalah adalah dengan melakukan perbaikan Kontrak Karya dimana dalam Kontrak Karya itu, Indonesia harus memperhatikan lebih baik unsur- unsurnya agar tidak semakin merugikan Indonesia, serta mulai bertahap memikirkan langkah yang diambil agar PT. Freeport dapat diambil alih Indonesia.

Published at :
Leave Your Footprint

    Periksa Browser Anda

    Check Your Browser

    Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

    Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

    Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

    Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

    We're Moving Forward.

    This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

    If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

    Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

    1. Google Chrome
    2. Mozilla Firefox
    3. Opera
    4. Internet Explorer 9
    Close